.png)
RADAR NONSTOP - Saat meluncurkan peta jalan atau roadmap ‘Making Indonesia 4.0’, Presiden Jokowi menuturkan jika program tersebut dibuat untuk menanggapi revolusi industri yang kecepatan perubahannya disebut-sebut sepuluh kali lebih cepat dari revolusi industri pertama pada abad ke-18.
Presiden Jokowi melihat, industri 4.0 merupakan fenomena yang harus dihadapi dan juga disambut kedatangannya. Ia percaya, bila revolusi industri 4.0 akan menghasilkan perubahan besar bagi tatanan industry dimana Indonesia juga sudah harus bersiap menyongsongnya.
Warisan Jokowi Dan Jumlah Pengangguran Naik, Anak SMK Harus Perkuat Skil
Lulusan SMK Di Jabar Kenapa Gak Laku, Gak Matching Dengan Kebutuhan Industri
“Saya percaya bahwa revolusi industry 4.0 akan melahirkan jauh lebih banyak lapangan kerja baru daripada jumlah lapangan kerja yang hilang,” ujar Jokowi mantap.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai revolusi industri ke-4 ini akan menciptakan lapangan kerja baru. “Kalau tenaga kerja create kesempatan baru, di belakang robot banyak tenaga kerja yang operasikan, semisal untuk maintenance,’ ujar Airlangga sesaat setelah membuka peresmian Making Indonesia 4.0 di Jakarta Convetion Centre, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/4).
Pemilik Monday Media Group Muhammad Muchlas Rowie mengapresiasi program program ini, dan menyebutnya sebagai langkah tepat untuk menyongsong perubahan dunia industri yang kian cepat seperti sekarang.
Hanya saja, kata Muchlas Rowie, Indonesia perlu berbenah untuk menghadapi perubahan tersebut, terutama dari sisi sumber daya manusia.
“Tenaga kerja tingkat SMK masih belum bisa langsung diserap industri. Masih butuh pelatihan lagi. SMK masih belum bisa go publik dalam mencetak tenaga kerja,” ujar Muchlas Rowie kepada mondayreview.com, Kamis (5/4/2018).
Muchlas Rowie juga menuturkan, jika secara manajemen, SMK juga masih perlu ditata kembali, kurikulum juga mesti jelas arah dan tujuannya. Jika pemerintah memang ingin agar Indonesia siap menghadapi perubahan, maka SMK harus diarahkan untuk mencetak tenaga kerja terampil dan kreatif.
“Arah kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan belum menyentuh seluruh perubahan yang dibutuhkan. SMK masih seperti yang dulu-dulu belum ada perubahan yang signifikan,” ujarnya.
Untuk menghadapi perubahan yang super cepat, revitalisasi SMK yang saat ini tengah dijalankan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sejatinya memang harus menyentuh semua sisi; baik kurikulum, guru, sarpras, manajemen, dan regulasi. Untuk regulasi, penting diperhatikan agar jangan sampai ada tumpang tindih.
Hal lain yang juga penting diperhatikan untuk menghadapi revolusi industri, menurut Muchlas Rowie, adalah penekanan lebih jauh terhadap Nawacita Pendidikan yang meliputi; Program Indonesia Pintar (PIP), Revitaliasasi Pendidikan Vokasi dan Penguatan Pendidikan karakter (PPK), serta peningkatan Ujian Nasional (UN).
“Untuk revitalisasi dan PPK masih berjalan di tempat, belum menunjukkan pergerakan yang cepat di semua institusi pendidikan; baik TK, SD, SMP, SMA maupun SMK. Mestinya ada penekanan khusus untuk lembaga-lembaga pendidikan dasar,” ujarnya.
Skemanya misalnya untuk TK dan SD bahkan sampai SMP, bisa jadi diberi porsi penekanan 80 % pada bidang PPK dengan berbasiakan budaya bangsa Indonesia, sedangkan untuk SMU dan SMK mungkin sekitar 50 % PPK karena sudah mendapat porsi yang besar di lembaga pendidikan TK, SD dan SMP.
