Dugaan Korupsi Kursi dan Meja Disdik DKI Rp89 Miliar Patut Diduga Didalangi Ordal

RN - Istilah Ordal (orang dalam) baru-baru ini menjadi viral. Pasca Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyebutkan fenomena Ordal menyebalkan dalam debat Capres beberapa waktu lalu.

Dalam sesi debat tersebut, Anies mengatakan mau ikut kesebelasan ada ordalnya, mau jadi guru ada ordalnya, mau daftar sekolah ada ordal, mau tiket konser ada ordal. 

Nah, kuat dugaan, proyek kursi dan meja Dinas Pendidikan DKI Jakarta Rp89 Miliat sejak Anies Baswedan berkuasa (2018-2023) juga dikarenakan ada Ordal.

BERITA TERKAIT :
Cara Main Mafia Tanah, Dari Orang Dalam Hingga Bohir

---

Siswa DKI Banyak Yang Nunggak Bayaran, DPRD Alokasikan Dana Rp 1,7 Triliun Untuk Sekolah Swasta 

---

Soalnya, sejak awal, proyek pengadaan meja dan kursi Disdik DKI Jakarta yang dimenangkan oleh PT Araputra Fortuna Perkasa, milik Thamrin Anwar banyak kejanggalan. Mulai dari barang cepat rusak, harga diduga terlalu tinggi, dan proses tender diduga bermasalah.

Adanya peran Ordal dalam proyek meja dan kursi Disdik DKI Jakarta ini pernah diungkapkan oleh Sekjen DPP Barisan Insan Muda (BIMA), Syarief Hidayatulloh dikutip dari laman rimanews (Jumat, 21 Februari 2020) silam.

Saat itu Syrief juga mengancam akan menggelar aksi unkuk rasa di Balaikota DKI Jakarta untuk menyampaikan sikap protesnya terhadap Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang ditengarai tengah bermain mata dengan seorang pengusaha bernama Thamrin Anwar, yang juga merupakan Direktur Utama PT Araputra Fortuna Perkasa.

Syarief mengaku sudah lama mencium gelagat kongkalikong proyek pengadaan barang senilai hampir Rp 89 miliar antara Disdik DKI Jakarta dengan pengusaha Thamrin Anwar itu. Hanya saja ia baru akan menyampaikannya kepada Gubernur DKI Jakarta setelah mendapati data yang lengkap.

EDISI CETAK RADAR NOSNTOP. TERBIT SETIAP SENIN-JUMAT.

“Sudah lama saya cium namun baru kali ini saya memberikan yang valid dan akanenyampaikan lepada Gubernur DKI Jakarta,” kata Syarief kepada wartawan, Jumat (21/2/2020) kala itu.

Kala itu, agenda aksi akan digelar pada hari Senin (24/2), Syarief bersama dengan beberapa elemen ormas termasuk diantaranya adalah Barisan Umat Islam Kaffah (BUIKAFF) melaporkan detail dugaan kongkalikong tersebut kepada Gubernur Anies Baswedan.

Dimana ada proyek pengadaan barang berupa meja kursi di Dinas Pendidikan DKI Jakarta tersebut. Proyek pengadaan meja untuk murid sebanyak 76.224 unit kata Syarief ini harus diselamatkan karena nilainya cukup tinggi yakni sebesar Rp 40.854.158.400. Sedangkan untuk proyek pengadaan kursi murid sebanyak 76.224 unit dengan harga Rp 47.373.216.000, dan angka itu sudah termasuk PPN.

Disampaikan Syarief juga, bahwa ironisnya Thamrin Anwar dari Pt Araputra Fortuna Perkasa itu ditengarai bahkan bisa mengatur semua sejak lama di Dinas tersebut, karena mengklaim memiliki kedekatan tersendiri dengan Anies Baswedan maupun Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

“Hal ini lantaran Thamrin ini mengaku dekat dengan Gubernur dan dengan TGUPP,” jelas Syarief.

Hebatnya lagi, Syarief menuturkan bahwa proyek ini bisa diatur oleh Thamrin langsung, misalnya saja tentang pembagian pekerjaanya yang cukup karena menggunakan teknik kongkalikong itu.

“Ini harus di-stop karena dapat merugikan semua pihak,” tuturnya.

Lebih lanjut, Syarief juga mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Thamrin Anwar adalah sosok yang dianggap sangat kuat dan sekalipun di demo oleh siapapun berkali-kali tidak akan mempengaruhi, bahkan itu juga dikatakannya seperti yang diumbarkan oleh Thamrin sendiri.

“Beberapa bulan yang lalu juga telah didemo, memang terbukti tidak mempengaruhi karena banyak dikelilingi oleh orang kuat,” pungkasnya.