.png)
RN - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi perlu bekerja maksimal membuka seluruh peluang kerja bagi masyarakat, utamanya generasi milenial dan generasi Z. Hal ini diperlukan untuk menekan angka pengangguran di Kota Bekasi.
Statistik mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bekasi pada 2023 sebesar 7,9 persen. Dari 104.170 jiwa warga yang menganggur, 88.148 warga diantaranya merupakan generasi milenial dan generasi Z.
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Daradjat Kardono menyampaikan bahwa situasi ini menjadi tantangan bagi Kota Bekasi. Pasalnya, Kota Bekasi merupakan salah satu kota metropolitan, beririsan langsung dengan ibu kota.
BERITA TERKAIT :Waspada Loker Palsu Marak, Nih Tips dari Kemnaker Biar Nggak Jadi Korban
Banyak Hoaks Soal Informasi Loker, Pengangguran Banyak Kecele
"Ini menjadi tugas dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk mengeksploitasi peluang-peluang kerja yang ada di Kota Bekasi," katanya.
Pada 2023 lalu, kinerja Disnaker menjadi sorotan lantaran hanya menggelar bursa kerja satu kali dalam setahun. Upaya ini dinilai masih kurang dan harus terus ditingkatkan.
Ia mendorong kerja sama dilakukan secara intens oleh Pemkot Bekasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), serta perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bekasi.
"Peluang-peluang di Kota Bekasi ini harus dibuka, diinventarisir, supaya teman-teman atau adik-adik kita yang baru lulus SMA atau kuliah bisa mendapatkan pekerjaan di wilayah Kota Bekasi," tambahnya.
Minimalisir Aksi Tawuran
H. Daradjat Kardono menegaskan Pemerintah Kota Bekasi harus aktif dalam mencegah aksi tawuran antar yang kian marak terjadi. Hal itu diungkapkan dirinya lantaran beberapa saat ini masih banyak kenakalan remaja yang dilakukan.
"Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Dispora atau Dinas terkait lainnya untuk merevitalisasi program-program kepemudaan, bisa melalui sarana survei atau benchmarking ke daerah lain yang telah sukses menata program kepemudaan dengan baik. Serta mendorong pihak keamananan untuk sering melakukan giat patroli di area dan waktu dimana sering terjadi tawuran remaja," ucapnya.
Selain itu, menurut politisi asal fraksi PKS itu, seluruh stake holder harus memberikan pembinaan kepada para remaja yang melakukan tawuran. Serta mendorong orang tua untuk turut aktif mengawasi anaknya tersebut.
"Agar lebih aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang positif, spiritual dan peningkatan moral dan spiritual," tutupnya.(Adv/DPRD)
