JMN Minta Lelang Proyek Revitalisasi Dermaga Kepulauan Seribu Dievaluasi

RN - Jakarta Monitoring Network (JMN) menyoroti kejanggalan dan dugaan adanya ‘permainan’ antara oknum Pokja, PPK dan pemenang lelang proyek revitalisasi dermaga di tiga pulau di Kepulauan Seribu, yakni proyek Revitalisasi Dermaga Pulau Sabira, Pulau Kelapa dan Pulau Pramuka oleh BPPBJ Jakarta Utara tahun anggaran 2021.

Direktur Eksekutif JMN, Ahmad Sulhy menyebut kabar tak sedap terkait dugaan permainan lelang tersebut jelas mencoreng kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan di penghujung kepemimpinannya yang akan berakhir Oktober 2022 tahun mendatang.

"Diujung periode kepemimpinan Anies mestinya para pejabat anak buah Gubernur semakin memperlihatkan kinerja terbaiknya," kata Sulhy merespon dugaan bocornya dokumen lelang atau RAB proyek Revitalisasi Dermaga di Kepulauan Seribu sebelum lelang dimulai, Jakarta, Rabu (19/5/2021).

BERITA TERKAIT :
Aroma Busuk Lelang Proyek RDF Rorotan Mulai Nyebar, Pj Teguh Diminta Batalkan

---

Mudik Gratis Pemprov DKI 2 Kali Gagal Lelang, Pj Gubenur Jangan Sampai Ditipu Anak Buah Ya..

---

"Lelang harus dilaksanakan sesuai prosedur, transparan dan pastikan pemenang yang memenuhi kualifikasi sesuai aturan. Kalau ada permainan sebaiknya dievaluasi dan diulang," cetus Sulhy.

Sulhy kemudian menegaskan, di ujung periode kepemimpinan Anies sebaiknya para pejabat Pemprov DKI atau anak buah Gubernur semakin perlihatkan kinerja terbaiknya. Mulai dari Sekda, asisten, para kepala SKPD harus bergotong royong membantu menuntaskan janji kampanye yag totalnya berjumlah 23 janji kerja. 

"Semua lubang kebocoran harus ditambal sehingga keberhasilan Pak Anies adalah bagian tidak terpisahkan kegemilangan kinerja seluruh perangkat Pemprov DKI sampai tingkat lurah. Bukan seperti ibu Sri yang seolah tidak mau tau dan lepas tanggung jawab," tegas Sulhy merujuk pada pernyataan Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Pemprov DKI Jakarta, Sri Haryati terkait anggaran Revitalisasi Dermaga Pulau Sebira, Kelapa dan Pramuka yanh menyebut ada di bawah Bupati Pulau Seribu.

Selain itu, Sulhy juga meminya kegiatan monev harus ditingkatkan intensitasnya sehingga tidak ada lagi temuan. Termaauk pembangunan mangkrak yang berfungsi untuk kepentingan publik harus segera dilaksanakan.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Kadis Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo belum memberikan tanggapan apapun. Hingga berita ini ditayangkan, Saprin belum merespon pesan WA untuk dimintai tanggapan perihal kasus ini.

Untuk diketahui, selain RAB bocor, tim Investigasi radarnonstop sebelumnya menemukan kejanggalan pada perubahan spek ponton. Ponton 300 sesuai hasil dari konsultan penganggaran revitalisasi dermaga, tiba-tiba dirubah menjadi ponton 1200.

“Permainannya sangat kasat mata, jadi perubahan ponton 300 menjadi 1200 itu adalah kuncian untuk memenangkan salah satu peserta lelang. Padahal, ponton 1200 itu sudah tidak layak dan jaminan keselamatannya sangat riskan,” kata Ketua Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, Senin (10/5/2021) lalu.

Sedangkan Asisten Perekonomian, Sri Haryati menepis untuk merespon kasus yang kini mulai jadi perbincangan di kalangan awak media Balkot-DPRD DKI iti.

“Soal itu langsung aja mas ke Bupati, jangan ke Saya,” ujar mantan Plt Sekda DKI ini singkat, seperti dikutip dari radarnonstop.co