.png)
RN - Ketua Umum (Ketum) Partai Keadilan Persatuan (PKP) Mayjen TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien melantik pengurus baru Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Periode 2021-2026.
Dalam kesempatan itu, Yussuf menggandeng sejumlah kalangan milenial agar partai ini bisa lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lolos ke Senayan.
“Harus bisa, kita bertekad, jadi peserta Pemilu, dan lolos Parliamentary Threshold, membawa negeri ini terbang, maju, dan kuat,” ujar Yussuf, saat konferensi pers di acara pelantikan DPN PKP, di Gedung North Jakarta Intercultural School (NJIS), Jakarta Jumat (24/9/2012).
BERITA TERKAIT :Ini Modus Pemda Cari Duit, Manipulasi Perencanaan Anggaran Dan Permainan Izin
Menteri PKP Marah Dan Gebrak Meja, Bung Ara Jangan Galak-Galak Apalagi Arogan?
Mayor Jenderal TNI Marinir (Purnawirawan) ini mengatakan, skuad DPN PKP saat ini berisi kader-kader terbaik yang siap berjuang memajukan bangsa. Bahkan, tidak sedikit anak muda yang mengisi posisi kepemimpinan.
Menurutnya, kebangkitan PKP akan selaras dengan kesejahteraan rakyat. Jika wakil PKP menempati posisi strategis baik itu di DPR, DPRD, bahkan eksekutif seperti Kepala Daerah, tentunya semakin mudah memperjuangkan misi partai dalam hal kesejahteraan rakyat.
Misalnya, dalam upaya menyuarakan dan memperjuangkan kesejahteraan keluarga TNI dan Polri. “Misalnya ada aspirasi kepentingan TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya tidak disuarakan nasional. PKP siap membantu,” katanya.
Sang Ketum dalam pidato politiknya di acara itu juga menyoroti tentang perjalanan hukum di Indonesia. Yussuf memastikan, partainya mengawal pemerintah dan aparat hukum untuk terus memberantas korupsi.
“Kami mengusulkan para koruptor yang tidak mempunyai hati nurani, tidak berkemanusiaan dan sangat merugikan rakyat banyak, terutama pada masa pandemi Covid-19, dihukum tembak mati sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.
PKP juga meminta kepada pemerintah untuk menindak tegas kelompok-kelompok masyarakat yang intoleran dan diskriminatif. Soal pertahanan, pemerintah diminta memperkuat pertahanan laut dan udara dengan modernisasi TNI khususnya Angkatan Laut dan Udara.
Perwira Tinggi Angkatan Laut ini juga menegaskan kepada seluruh kadernya untuk berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga benteng Pancasila, dari ancaman disintegrasi bangsa, radikalisme, terorisme, intoleransi dan kelompok anti Pancasila.
Menurutnya, saat ini masih ada kelompok yang tergolong anti pacasila, mereka berupaya mengganti ideologi ini dengan ideologi lain. Nah, tugas PKP di sektor ideologi ini adalah untuk mempertahankan dan menegakkan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
“PKP akan berdiri di belakang dan mendukung pemerintah, TNI, Polri dalam melakukan langkah persuasif. Bila perlu represif sesuai koridor hukum yang berlaku,” ucapnya.
Meski begitu, tetap mempunyai pesan membangun kepada pemerintah khususnya di sektor ekonomi dan pertahanan yang berorientasi ke bidang maritim. Harapannya Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia.
Pasalnya, secara geo-politik, strategis, dan ekonomi, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan merupakan benua maritime yang sangat besar dengan potensi ekonomi maritim yang luar biasa.
“Seluruh jajaran PKP meminta agar pemerintah melakukan intervensi, agar mengatur dan mengendalikan distribusi kekayaan orang perorang agar lebih merata. Agar, tidak terjadi yang kaya tambah kaya dan miskin tambah miskin,” tutupnya.
Perlu diketahui, DPN PKP periode 2021-2026 dikomandani oleh Mayjen TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien sebagai Ketua Umum, Sedangkan, Said Salahudin sebagai Sekjen dan Indri Yuli Hartati sebagai Wakil Sekjen.
