Kereta Cepat Jakarta Bandung Ditambal APBN, RI Bisa Terperangkap Seperti Sri Lanka

RN - Pembengkakak biaya (cost overrun) megaproyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan ditambal dari sejumlah sumber, salah satunya APBN. Opsi ini ditentang anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak. 

"Jangan terjebak mau menggelontorkan dana APBN untuk menanggung pembengkakan biaya," kata Amin Ak dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Penolakannya ini didasari sejumlah kejanggalan proyek KCJB sejak proposal proyek disampaikan China medio Agustus 2015 silam.

China ketika itu, singgung dia, menawarkan biaya proyek yang lebih murah dibanding Jepang. Bahkan, menjanjikan proyek dikerjakan secara business to business (B2B) tanpa perlu jaminan pemerintah.

Namun pada perjalanannya, proyek ini justru membuat Indonesia terjebak pada dilema, melanjutkan proyek dengan risiko beban utang yang makin besar atau menghentikan proyek dengan risiko mangkrak, namun tetap membayar utang yang sudah terlanjur berjalan.

Untuk menghentikannya juga sulit selain karena sudah terlanjur menggunakan dana sangat besar, pengerjaan proyek ini sudah melebihi 80 persen.

“Sejak awal studi kelayakan dilakukan pihak China. Sangat aneh jika mereka tidak mampu mendeteksi potensi pembengkakan biaya tersebut. Apakah ini karena kredibilitas dan kualitas studi kelayakan yang rendah atau sebuah jebakan agar proyek rugi tersebut tetap berjalan," papar Amin.

Kejanggalan lain dari sisi bisnis. Amin menilai operasional KCJB ini sulit untuk balik modal karena dengan menghitung besarnya biaya pembangunan yang membengkak menjadi 7,9 miliar dolar AS dari semula hanya 5,13 miliar dolar AS.

"Secara hitungan bisnis sangat sukar untuk bisa kembali modal," cetusnya. 

Amin pun menyamakan situasi ini mirip engan yang dialami sejumlah negara seperti Sri Lanka dan Pakistan menggunakan dana China untuk pembangunan infrastruktur.