Sering Kritik Pemprov DKI, Kini Azas Tigor Dapat Posisi Dari Heru Jadi Komisaris LRT

RN - Azas Tigor Nainggolan diplot menjadi komisaris di BUMD. Pengamat transportasi yang kerap melontarkan kritik ke Pemprov DKI itu menduduki posisi di PT Light Rail Transit atau Lintas Raya Terpadu (LRT).

Azas Tigor juga sering mengkritik ihwal tarif dan mangkraknya proyek moda transportasi seperti Transjakarta hingga LRT.

Corporate Secretary PT LRT Jakarta Sheila Indira Maharshi mengatakan perubahan ini sesuai dengan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta pada 21 Maret 2023.

BERITA TERKAIT :
Omzet Jeblok, Ancol Salahkan MRT, Pengamat: Buruk Rupa Cermin Dibelah

---

Ancol Jeblok Gara-Gara Harga Tiket Mahal, DPRD DKI Bandingkan Dengan PIK 

---

"Maka bersama ini disampaikan bahwa terhitung tanggal tersebut terdapat pergantian susunan Dewan Komisaris PT LRT Jakarta," kata Sheila dalam keterangan resmi, Jumat (24/3/2023).

Sementara anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP, Gilbert Simanjuntak, menyoroti pengangkatan Azas Tigor Nainggolan menjadi Komisaris LRT Jakarta. Gilbert mengaku terkejut mengetahui keputusan tersebut.

"Saya juga agak kaget. Saya tidak tahu dasar pengangkatannya. Saya melihat yang bersangkutan bukan tipe yang konsisten dengan sikap. Apa yang diharapkan dari yang bersangkutan sehingga diangkat sebagai komisaris juga saya tidak paham," kata Gilbert kepada wartawan, Jumat (24/22/2023).

Gilbert lantas mempertanyakan dasar pengangkatan Azas sebagai bagian dari dewan komisaris BUMD DKI Jakarta itu. Anggota Komisi Bidang Transportasi itu memandang sosok komisaris yang dibutuhkan LRT Jakarta saat ini ialah yang mengetahui betul seluk-beluk perkeretaapian di Tanah Air.

Pasalnya, banyak tantangan yang akan dihadapi oleh LRT Jakarta di masa mendatang. Dari pemanfaatan lahan hingga integrasi antarmoda.

"Mereka yang sudah pernah menggeluti kereta api. Mengerti apa yang hendak dicapai oleh LRT, bukan sekadar komentator. LRT banyak tantangan yang harus dihadapi (seperti) lahan, sistem, integrasi antarmoda, political will atau kebijakan, dan lain-lain," jelasnya.

Meski begitu, Gilbert menyadari penunjukan dewan direksi ataupun komisaris BUMD DKI merupakan hak prerogatif pemilik saham terbesar, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta. Dia berharap Pemprov DKI mempertimbangkan kapabilitas atau kemampuan calon dewan komisaris sebelum ditunjuk.

"Itu wilayah Gubernur, tapi pertimbangan kemampuan calon komisaris harus meritokrasi juga. Saya lihat Dishub bekerja tidak baik, harus dievaluasi kerja Dishub dalam hal ini," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menunjuk Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan menjadi Komisaris LRT Jakarta. Pengangkatan Azas sebagai komisaris sesuai dengan keputusan para pemegang saham (KPPS) di luar rapat umum pemegang saham luar biasa per 21 Maret lalu.

"Terhitung tanggal tersebut terdapat pergantian susunan dewan komisaris PT LRT Jakarta," kata Corporate Secretary PT LRT Jakarta Sheila Indira Maharshi dalam keterangan tertulis, Jumat (24/3).

Adapun susunan Dewan Komisaris PT LRT Jakarta saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Iwan Takwin

Komisaris: Romy Bareno

Komisaris: Azas Tigor Nainggolan

Sementara susunan Direksi LRT Jakarta adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama: Hendri Saputra

Direktur: Aditia Kesuma Negara Dalimunthe

Direktur: Sahurdi