Beras Oplosan Siap-Siap Dibui, DPRD DKI Kapan Nih? 

RN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tancap gas. Kapolri mengaku tidak akan pandang bulu bagi pemain beras oplosan.

Kapolri menjelaskan soal perkembangan pengusutan kasus beras oplosan. Jenderal Sigit mengatakan ada sejumlah produsen besar di sektor beras yang terindikasi terlibat kasus tersebut.

Polri bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan investigasi mengenai masalah beras oplosan. Hasil investigasi yang dilakukan Kementan pada 26 Juni 2025, terungkap 212 merek beras di 10 provinsi diduga melakukan pelanggaran. Dari 232 sampel yang diuji, sebanyak 189 merek dinyatakan tidak sesuai dengan mutu beras.

BERITA TERKAIT :
Prabowo Pecut Lagi Kapolri Dan Jaksa Agung Soal Beras Oplosan, Sebentar Lagi Bakal Ada Yang Masuk Bui  

---

Kapolri Siap Bui Pemain Beras Oplosan, DPRD DKI Siap-Siap Kena Borgol Nih?

---

"Artinya, posisinya berada di bawah standar terkait dengan regulasi yang ditentukan, baik itu beras dalam kemasan premium maupun medium," kata Jenderal Sigit kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).

Dari hasil pendalaman, ditemukan 71 sampel beras tidak sesuai dengan SNI, 139 sampel tidak sesuai dengan SNI sekaligus dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) serta 3 sampel beras premium tidak sesuai dengan SNI dan berat kemasan tidak sesuai dengan label. Kapolri mengatakan terdapat 19 merek beras yang melakukan tiga pelanggaran sekaligus, mulai tidak sesuai dengan SNI, dijual melebihi HET, dan beratnya di bawah standar.

Jenderal Sigit mengatakan saat ini Polri telah melakukan uji laboratorium terhadap 9 merek beras. Hasilnya 8 merek dinyatakan tidak sesuai dengan standar mutu atau SNI. Polri juga telah menaikkan status empat produsen besar ke tahap penyidikan.

"Sudah ada 16 produsen yang saat ini kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi. Dan saat ini kita sudah menaikkan sidik terhadap 4 produsen besar, yakni PT FS, PT WPI, SY, dan SR," jelas Kapolri.

Saat ini Polri sudah memeriksa 39 saksi dan 4 ahli, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga pemasangan garis polisi di tempat produksi maupun gudang milik produsen.

"Kami berkomitmen menindak tegas praktik beras oplosan ini, karena sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan instruksi Bapak Presiden agar pangan betul-betul dijaga kualitas dan distribusinya," pungkas Kapolri.

Politisi Main Beras 

Diberitakan sebelumnya, seorang pedagang beras di Pasar Induk Cipinang yang menyebut ada pesanan 10 ton beras dari seorang anggota DPRD DKI Jakarta. Pemesanan tersebut dikemas dalam 2.000 karung berukuran lima kilogram, yang disebut-sebut merupakan beras oplosan.

Kasus ini mencuat di tengah pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim terhadap BUMD DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya atau FS.  

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin sebelumnya meminta agar anggota DPRD yang diduga memesan 10 ton beras oplosan dari seorang pedagang di Pasar Induk Cipinang, ditindak tegas jika terbukti bersalah.

"Kami percayakan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan, mudah-mudahan tidak seperti apa yang disangkakan," kata Khoirudin.

Sementara anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menunjukkan kewaspadaan dengan segera meminta klarifikasi dari pihak Food Station.

Kenneth menegaskan, pentingnya pengecekan dan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh kualitas produk beras yang dipasarkan, khususnya merek-merek yang beredar di masyarakat.

"Langkah ini menurut saya sangat krusial, agar kita dapat memastikan bahwa setiap produk dari Food Station telah memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang ketat," tegas Kent dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).

Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta kepada BUMD Food Station untuk terbuka atas insiden beras oplosan. Pram juga menyerahkan kasus tersebut kepenegak hukum.