Cleansing Gaduh, Disdik DKI Pakai Istilah Diredistribusi Agar Guru Honorer Diam 

RN - Gaduh cleansing menjadi diredistribusi. Pergantian istilah ini untuk meredam guru honorer yang kena pecat secara sepihak oleh sekolah. 

"Cuma istilah aja, faktanya belum jelas," ungkap salah satu guru honorer yang namanya enggan disebutkan, Rabu (24/7).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin memastikan seratusan guru honorer yang terdampak kebijakan pembersihan atau cleansing telah kembali mengajar. Menurut dia, guru-guru itu nantinya akan diredistribusi ke sekolah yang membutuhkan.

BERITA TERKAIT :
Gaji Guru Honorer Cuma 250 Ribu Per Bulan, Adik Kandung Prabowo Janji Dongkrak 

---

Budi mengatakan, terdapat sekitar 141 guru honorer yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat kebijakan cleansing. Pasalnya, guru honorer itu tak mendapatkan jatah jam mengajar di sekolah tempat mereka mengajar. Namun, para guru itu kini sudah kembali mengajar seperti sediakala.

"Sudah ngajar lagi hari ini," kata Budi saat rapat dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Nasib guru honorer di Jakarta memang tragis. Bayangkan seorang guru hanya dapat Rp 200 ribu sampai dengan Rp 700 ribu sebulan.

Sementara PJLP dan PPSU Rp 4,6 juta sebulan. "Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji 200 ribu, 700 ribu, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp 4,6 juta. Kan lucu," tegas Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. 

Selasa (23/7), Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait kebijakan pembersihan atau cleansing yang dilakukan terhadap guru honorer. 

Dalam rapat itu, Komisi E DPRD meminta Disdik DKI Jakarta menjadikan seluruh guru honorer sebagai tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI).

Jhonny mengatakan, Disdik telah memiliki rencana untuk merekrut 1.700 guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui KKI pada Agustus 2024. Namun, jumlah guru honorer itu di DKI Jakarta saat ini mencapai lebih 4.000 orang.

"Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" kata Jhonny saat rapat di Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, Jakarta memiliki alokasi APBD yang sangat besar setiap tahunnya. Angkanya adalah sekitar Rp82 triliun. "Inikan sama saja Disdik menyedot darah guru," sindir politisi PDIP ini.