Catatan Buat Warga DKI, Petugas TPU Gak Sanggup Kubur Jenazah Corona 

RN - Warga DKI Jakarta diminta tertib. Memakai masker dua lapir dan patuh akan protokol kesehatan alias prokes. 

Sebab, membludaknya pasien corona dan banyaknya yang meninggal membuat Dinas Pemakaman kualahan. Alhasil, jenazah corona bakal diangkut pakai truk. 

Tragisnya lagi, banyak petugas pemakaman di TPU kelelahan. Diketahui, saat ini anggaran penanganan Corona di Jakarta sudah menipis. Anggaran tersebut untuk pembelian peti jenazah dan biaya makan pasien isolasi mandiri. 

Kepala BPKD DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan hal itu dilakukan lantaran kasus meninggal akibat COVID-19 di DKI mengalami lonjakan.

Awalnya Edi menerangkan soal anggaran belanja tidak terduga (BTT) DKI Jakarta tahun 2021 yang saat ini diarahkan untuk penanganan COVID-19. Dia menyebut saat ini dana itu sudah terpakai dan tersisa Rp 186 miliar.

"Uang ini tinggal Rp 186 miliar. Ini dari Rp 2,133 triliun dikurangi Rp 1,946 triliun, tinggal Rp 186 miliar. Sudah terpakai buat apa saja? Dari Rp 186 miliar, sudah digunakan nih untuk peti jenazah," ujar Edi dalam rapat bersama Komisi C DPRD DKI, Rabu (23/6/2021).

Edi kemudian memaparkan, per kemarin, 146 jenazah di DKI dimakamkan dengan prokes COVID. Saat itu juga Edi mengatakan jenazah pasien COVID akan diangkut menggunakan truk.

"Gelombang I tertinggi 75 orang, tertinggi di gelombang I. Tahun ini baru jam 6 sudah 146 orang dan Dinas Pemakaman tidak sanggup nguburin, sudah capek semuanya. Sampai jam 6 doang, sisanya ditaruh di puskesmas-puskesmas. Hari ini akan diangkat, karena ambulans tidak mungkin lagi, dengan truk, dengan kapasitas satu truk delapan peti. Dan hanya satu tempat yang tersedia di Rorotan saja. Makanya ini akan bertambah lagi untuk biaya peti dan lain-lain," jelas Edi.

Edi kemudian menjelaskan biaya membeli peti memakan dana sampai Rp 4,6 miliar. Kemudian anggaran untuk insentif tenaga pemulasaraan juga mencapai Rp 5,2 miliar, termasuk masker mencapai Rp 3,1 miliar.

"Dan Dinas Pertamanan Pemakanan Rp 13,02 miliar, Dinsos Konsumsi BST bagi masyarakat Rp 9 miliar, inspektorat ada pendampingan dan pengawasan Rp 5,8 miliar, BPBD Rp 467 miliar. Uang transpor gugus tugas ada juga dua kali, Rp 466 miliar sekian sehingga subtotal di BPBD Rp 933 miliar. DLH juga ada Rp 502 miliar, Satpol PP Rp 9,108 miliar untuk pengamanan pelaksanaan pemberian dan Rp 8,2 miliar untuk pelaksanaan kegiatan PPKM oleh Kodam Jaya Jayakarta, lalu Dishub hanya Rp 140 juta, Rp 243 juta, Rp 294 juta pelaksanaan penyekatan," kata Edi.

Edi mengatakan bulan Juni sedang mengajukan dana ke BPKJ. Jika disetujui, dana yang digunakan untuk Dinas Sosial yakni peruntukan makan-minum di lokasi penginapan tenaga kesehatan.

"Jadi nakes dikasih makan-minum, Pak. Totalnya Rp 83 juta tambahannya," tutur Edi.

"Lalu ada lagi makan-minum OTG. OTG diberi makan Rp 31 miliar di Dinas Sosial, makan-minum lagi buat OTG Rp 15 miliar, ada juga RKB butter stock Rp 5 miliar. Dinas perhubungan Rp 784 juta untuk belanja makan-minum sampai pelaksanaan posko. Jadi dari uang Rp 130 miliar yang masih tersedia sudah akan dicarikan karena sudah masuk permohonannya dan penelitian inspektorat sebesar Rp 83 miliar," sambung dia.

Edi mengatakan dalam minggu ini akan dikeluarkan lagi dana Rp 53 miliar, sehingga dana yang tersisa 84,7 miliar. Dia menyebut angkat tersebut tergolong angka yang kritis.

"Saya laporkan bahwa angka ini termasuk angka kritis, Pak. Kalau nanti ada perkembangan, akan saya laporkan ke anggota dan Ketua Dewan yang terhormat di komisi, bahwa kemungkinan akan terjadi pergeseran kedua kalau angka Rp 84 miliar ini nanti kurang. Uangnya dari mana? Tadi saya sampaikan ada uang BST Rp 647 miliar yang tadi nggak jadi dikasih itu, itu bisa kita tarik lagi balik ke BTT atau kita BTT untuk kegiatan di Dinas.